Blog Dokter

BlogDokter mengucapkan keprihatinan yang sedalam dalamnya atas krisis energi yang terjadi di negeri ini. Negeri Indonesia yang kaya akan kekayaan alam baik yang bisa diperbahatui maupun yang tidak bisa diperbahatui kini mengalami krisis energi yang parah.

Diawali dengan kelangkaan minyak tanah dimana mana. Rakyat berdesak desakan antre untuk mendapatkan setetes minyak tanah untuk mengepulkan asap dapur. Dengan alasan konversi minyak tanah ke gas, peredaran minyak tanah sengaja dikurangi. Akibatnya minyak tanah menjadi barang langka. Pemerintah dengan tanpa dosa menyalahkan rakyatnya yang bandel tidak mau menggunakan kompor gas.

Beberapa hari belakangan ini giliran elpiji yang langka di pasaran terutama tabung kemasan 12 Kg. Rakyat kembali mengantre untuk mendapatkan gas elpiji untuk mengepulkan asap dapur. Kompor minyak tanah sudah keburu dijual ke tukang loak karena tidak bisa dibelikan minyak tanah. Rakyat yang mencoba mengikuti saran pemerintah untuk konversi minyak tanah ke gas kembali gigit jari. Dengan santainya pemerintah dan Pertamina menyalahkan rakyat karena banyak rakyat yang mengganti tabung 50 Kg mereka ke tabung 12 Kg.

Maunya pemerintah apa sih?

Di Bali saya juga mengalami krisis energi yang entah disebabkan oleh salah siapa. Bensin premium menjadi barang yang sangat langka. Di hampir seluruh SPBU di Bali terjadi antrean kendaraan yang akan membeli premium. Karena tidak ada pilihan lain, pertamax pun menjadi barang yang laris manis. Mungkin 2 hari ini, nilai penjualan pertamax di Bali jauh diatas penjualan rata rata nasional. Dan lagi lagi Pertamina yang diuntungkan, rakyat yang menderita.

Maunya pemerintah apa sih?

Rapat koordinasi terakhir persiapan jajaran kesehatan menghadapi Konferensi UNFCCC yang berlangsung tadi pagi di Kantor Dinas Kesehatan Propinsi Bali benar benar merupakan antiklimaks dari segala persiapan yang selama ini telah dilakukan. Semua jadual dan rencana kegiatan akhirnya menjadi sampah kertas yang tidak berguna akibat dari kurang meresapnya arti koordinasi diantara aparat birokrasi di negeri ini.

Rapat yang dihadiri langsung oleh Dr.Ratna Rosita, MPHM dari Direktur Pelayanan Medis dan Gizi Dasar Depkes ini praktis hanya berisikan keluh kesah jajaran Depkes tentang tidak dilibatkannya mereka dalam koordinasi persiapan konferensi oleh panitia pusat. Alasan yang dikemukakan oleh panitia pusat adalah karena mereka telah menunjuk sebuah institusi kesehatan Medika Plaza untuk memegang segala urusan di bidang kesehatan. Tentu saja penunjukan ini sangat mengecewakan Depkes sebab saat dilakukan rapat persiapan oleh panitia pusat sampai menunjuk Medika Plaza, satu pun wakil Depkes tidak diundang.

Konsekuensi dari penunjukan Medika Plaza ini adalah tidak adanya dana untuk jajaran kesehatan di daerah dalam mengawal kegiatan konferensi. Tanpa adanya dana operasional ini tentu akan sulit untuk melaksanakan seluruh kegiatan yang telah terjadual dengan baik. Itikad baik dari Medika Plaza yang memberikan dana 50 juta ditanggapi sinis oleh peserta rapat. Secara aklamasi mereka mengembalikan dana tersebut dan bertekad memangkas seluruh kegiatan sehingga bisa dilaksanakan tanpa dukungan dana sama sekali.

Ironis memang. Pemerintah yang sudah mempunyai jajaran kesehatan plat merah dari pusat sampai ke daerah harus menunjuk swasta untuk mengelola pengamanan bidang kesehatan dalam perhelatan sebesar ini. Ironisnya, Medika Plaza yang ditunjuk melaksanakan tugas ini, tidak satu pun mempunyai kantor cabang di Bali sehingga semua peralatan harus di boyong dari Jakarta. Tidak hanya itu, kekurangan peralatan dan ambulance mengharuskan mereka menyewa peralatan dari beberapa rumah sakit swasta yang ada di Bali. Padahal bila dikoordinasikan oleh Depkes semua rumah sakit swasta yang ada di Bali juga akan bergerak untuk memberikan dukungan ini sehingga peranan dari Medika Plaza tidak terlalu dibutuhkan.

Sebagai penonton, kita hanya bisa berharap mudah-mudahan tidak terjadi sesuatu yang tidak diinginkan dalam konferensi ini sebab nama baik Bali dan bangsa Indonesia akan dipertaruhkan disini, dan mudah mudahan kekacauan dalam sistem koordinasi ini tidak menganggu pelaksanaan konferensi PBB yang rencananya dihadiri oleh lebih dari 15.000 peserta dari 189 negara.