Blog Dokter

Polemik susu formula tercemar bakteri Enterobacter sakazakii akhirnya mencapai anti klimaks. Institut Pertanian Bogor (IPB) selaku badan yang menghembuskan kabar pertama kali akhirnya menyerah. Belum lagi daftar susu formula yang bermasalah diumumkan, pada press release terakhir bersama dengan BPOM, Depkes dan IDAI, mereka mengungkapkan bahwa susu yang mereka gunakan sebagai sampel penelitian sudah tidak beredar lagi di masyarakat.

Masih menurut mereka, susu yang mereka gunakan sebagai sampel sudah ditarik dari peredaran dan susu yang beredar saat ini di masyarakat aman untuk dikonsumsi. Pernyataan ini sekaligus membenarkan apa yang pernah dikatakan oleh Badan POM selaku otoritas pengawas obat dan makanan di Indonesia bahwa susu formula yang diteliti IPB sudah tidak beredar di masyarakat.

Apakah dengan penjelasan ini akan mampu menenangkan jutaan ibu yang terlanjur resah dan takut akan keselamatan bayi mereka sebagai pengkonsumsi susu formula? Lalu, apakah menyerahnya IPB ini akibat dari tekanan yang mereka terima? Apakah masyarakat akan mempercayai begitu saja apa yang dijelaskan oleh IPB, Depkes dan BPOM?

Susah untuk menjawab semua itu saat ini, kita harus menunggu polemik ini beberapa hari kedepan untuk melihat efeknya di masyarakat. Sebagai masyarakat kita hanya bisa berharap mudah mudahan pernyataan terbaru yang dikemukakan ini benar adanya sehingga kepanikan yang terjadi di masyarakat tidak terus berlanjut.

Kasus ini kembali membuka mata kita bersama bahwa jangan pernah main main dengan yang namanya kesehatan.

Bagi mereka yang suka menonton televisi khususnya program berita tentu tahu berita apa yang paling sering muncul belakangan ini. Disamping berita tentang perdebatan (lagi) di parlemen tentang RUU Pemilu, juga berita tentang susu formula yang mengandung kuman berbahaya.

Adalah IPB (Institut Pertanian Bogor) beberapa hari yang lalu mengumumkan sebuah hasil penelitian yang mereka lakukan tentang terjadinya kontaminasi kuman Enterobacter Sakazakii (ES) pada beberapa sampel susu formula yang mereka teliti. Hasilnya pun tidak tanggung tanggung, hampir 80 persen dari sampel tersebut positif mengandung bakteri yang berbahaya tersebut.

Masih menurut mereka, bila susu formula yang terkontaminasi kuman ES dikonsumsi oleh bayi yang berumur kurang dari 1 tahun maka bayi tersebut bisa menderita berbagai penyakit mulai dari radang usus, liver sampai dengan radang selaput otak. Hasil penelitian ini sudah diserahkan ke Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) untuk ditindaklanjuti berikut daftar merk susu yang terkontaminasi.

Mendengar pengumuman dari IPB ini, pemerintah melalui menteri kesehatan langsung bereaksi keras. Menteri yang terkenal bicara ceplas ceplos ini langsung menyerang peneliti IPB dengan mengatakan bahwa penelitian yang dilakukan IPB tidak valid dan tidak bisa dipercaya. Sang menteri juga menuduh penelitian ini dibiayai pihak tertentu untuk menimbulkan keresahan di masyarakat.

BPOM selaku ‘anak buah’ dari menteri kesehatan segera mengamini apa yang dikatakan oleh Ibu Menkes. Mereka dengan agak sedikit terpaksa membentuk tim peneliti tandingan untuk meneliti ulang apa yang diteliti oleh IPB.

Bagi saya pribadi, apa yang dilakukan kedua lembaga intelektual ini tidak ada yang salah namun bukan berarti tindakan mereka bisa dikatakan 100% benar.

IPB sebagai institusi pendidikan sudah selayaknya melakukan penelitian terhadap semua bidang yang termasuk dalam lingkup keilmuan mereka, salah satunya adalah produk produk olahan pertanian dalam hal ini susu. Mereka pun berhak untuk mengumumkan hasil penelitian mereka itu ke publik agar penelitian tersebut memberikan manfaat bagi masyarakat. Sayangnya ada blunder yang mereka lakukan kali ini dengan mengumumkan juga efek atau akibat dari infeksi bakteri ES pada manusia. Seolah olah efek yang terjadi tersebut hasil dari penelitian yang mereka lakukan.

Untuk meneliti efek suatu kuman terhadap tubuh manusia tidak cukup hanya dengan menggunakan tikus seperti yang dilakukan IPB. Harus dilakukan penelitian langsung pada tubuh manusia karena secara fisiologis tubuh manusia berbeda dengan tikus. Tahapan tahapan penelitian pun sangat panjang dan berbelit, terlalu panjang untuk dijelaskan disini. Penelitian terhadap manusia sudah bukan menjadi tanggung jawab IPB tetapi sudah menjadi milik dari dunia kedokteran dalam hal ini Departemen Kesehatan.

Menteri kesehatan dan BPOM tidak semestinya terlalu reaktif mendengar press release yang dikeluarkan oleh IPB. Seandainya terdapat koordinasi yang bagus diantara kedua lembaga ini maka mereka sebenarnya bisa bekerjasama dalam melakukan penelitian.

IPB meneliti susu formula sampai menemukan bakteri berbahaya, Departemen Kesehatan/BPOM dapat melanjutkan penelitian tersebut mengenai efek dari bakteri yang ditemukan oleh IPB terhadap tubuh manusia.Ketika hasil akhir sudah diperoleh maka kedua lembaga ini dapat duduk bersama sama di depan wartawan untuk mengumumkannya kepada publik.

Bila langkah manis dan elegan itu ditempuh maka kepanikan para ibu yang mempunyai bayi seperti yang terjadi belakangan ini tidak akan terjadi.

Hikmah dari peristiwa ini adalah : ASI masih yang terbaik untuk bayi saudara.

Rapat koordinasi terakhir persiapan jajaran kesehatan menghadapi Konferensi UNFCCC yang berlangsung tadi pagi di Kantor Dinas Kesehatan Propinsi Bali benar benar merupakan antiklimaks dari segala persiapan yang selama ini telah dilakukan. Semua jadual dan rencana kegiatan akhirnya menjadi sampah kertas yang tidak berguna akibat dari kurang meresapnya arti koordinasi diantara aparat birokrasi di negeri ini.

Rapat yang dihadiri langsung oleh Dr.Ratna Rosita, MPHM dari Direktur Pelayanan Medis dan Gizi Dasar Depkes ini praktis hanya berisikan keluh kesah jajaran Depkes tentang tidak dilibatkannya mereka dalam koordinasi persiapan konferensi oleh panitia pusat. Alasan yang dikemukakan oleh panitia pusat adalah karena mereka telah menunjuk sebuah institusi kesehatan Medika Plaza untuk memegang segala urusan di bidang kesehatan. Tentu saja penunjukan ini sangat mengecewakan Depkes sebab saat dilakukan rapat persiapan oleh panitia pusat sampai menunjuk Medika Plaza, satu pun wakil Depkes tidak diundang.

Konsekuensi dari penunjukan Medika Plaza ini adalah tidak adanya dana untuk jajaran kesehatan di daerah dalam mengawal kegiatan konferensi. Tanpa adanya dana operasional ini tentu akan sulit untuk melaksanakan seluruh kegiatan yang telah terjadual dengan baik. Itikad baik dari Medika Plaza yang memberikan dana 50 juta ditanggapi sinis oleh peserta rapat. Secara aklamasi mereka mengembalikan dana tersebut dan bertekad memangkas seluruh kegiatan sehingga bisa dilaksanakan tanpa dukungan dana sama sekali.

Ironis memang. Pemerintah yang sudah mempunyai jajaran kesehatan plat merah dari pusat sampai ke daerah harus menunjuk swasta untuk mengelola pengamanan bidang kesehatan dalam perhelatan sebesar ini. Ironisnya, Medika Plaza yang ditunjuk melaksanakan tugas ini, tidak satu pun mempunyai kantor cabang di Bali sehingga semua peralatan harus di boyong dari Jakarta. Tidak hanya itu, kekurangan peralatan dan ambulance mengharuskan mereka menyewa peralatan dari beberapa rumah sakit swasta yang ada di Bali. Padahal bila dikoordinasikan oleh Depkes semua rumah sakit swasta yang ada di Bali juga akan bergerak untuk memberikan dukungan ini sehingga peranan dari Medika Plaza tidak terlalu dibutuhkan.

Sebagai penonton, kita hanya bisa berharap mudah-mudahan tidak terjadi sesuatu yang tidak diinginkan dalam konferensi ini sebab nama baik Bali dan bangsa Indonesia akan dipertaruhkan disini, dan mudah mudahan kekacauan dalam sistem koordinasi ini tidak menganggu pelaksanaan konferensi PBB yang rencananya dihadiri oleh lebih dari 15.000 peserta dari 189 negara.