BPJS Kesehatan Diambang Batas

Akhir-akhir ini teman-teman yang di Kemenko PMK dan BPJS Kesehatan, berada dalam keadaan “siaga 1”. Para petinggi kedua lembaga tersebut sibuk luar biasa dan bekerja sampai larut malam untuk menghitung dan membuat rumusan dan alternatif mengatasi mismatch atau saya lebih senang menyebutnya “-bleeding-” atau lebih konkritnya adanya potensi gagal bayar ( un-schedule) terhadap Faskes yang melaksanakan pelayanan JKN dalam waktu sebulan atau dua bulan kedepan ini.

Menko PMK mungkin sudah lebih dua kali mengadakan rapat koordinasi dengan Menteri terkait dilingkup Kemenko PMK, terutama Menkeu, Menkes,Bappenas dan Direksi BPJS Kesehatan. Tetapi menurut informasi yang kita dengar, Rakor tersebut belum dapat mencarikan solusi terbaik mengatasi “bleeding” yang sekitar 7 – 8 Triliun rupiah. Kita menghitung angka tersebut mendekati angka dana kapitasi yang digelontorkan BPJS Kesesehatan untuk PPK I ( Puskesmas dan Klinik JKN).

Kenapa Pemerintah harus repot dengan terjadinya mismatch tersebut. Jawabannya ada di UU BPJS (Nomor 24 tahu 2011), yang kira-kira maknanya “-dimana pemerintah berkewajiban untuk menanggung (bertanggung jawab) jika terjadinya kurang bayar terhadap pelayanan JKN pada Faskes-”. Dengan catatan bukan disebabkan mismanagement atau terjadinya fraud.

Para ahli, pengamat jaminan sosial dan DJSN sudah sejak 3 tahun yang lalu mengingatkan Pemerintah, khususnya Kementerian Keuangan, bahwa jika besarnya iuran seperti sekarang ini, mismatch tidak dapat dihindari. Dan sudah dua tahun belakangan ini Pemerintah menambal terus dengan mekanisme “penyertaan modal”. Karena angka semakin membengkak “kepanikan” mulai terjadi. Pada hal para ahli jaminan sosial dan DJSN sudah sejak 3 tahun “panik” dan saat ini pada fase “pasrah” apa keinginan Pemerintah.

Kenapa Rakor Menteri tidak tuntas, dan kenapa tidak dapat diketemukan solusi sebagai jalan keluar dari problem besar tersebut?. Saya juga tidak dapat menemukan jawabannya. Paling saya bisa menduga-duga dikaitkan dengan situasi politik, ekonomi dan sosial bangsa ini. Secara politik apakah politik pemerintah menjadikan skala prioritas tinggi untuk mengatasi mismatch BPJS Kesehatan?, secara ekonomi apakah Pemerintah berani membuat kebijakan tertentu merevisi APBN untuk menambal mismatch. Secara sosial apakah implikasinya luas jika pembayaran tertunda dan faskes menghentikan atau menarik bayaran kepada peserta JKN.

Hakekat Pemerintah adalah melaksanakan “perintah” yang diamanatkan Negara melalui peraturan perundang-undangan. Hakekat Perintah adalah eksekusi (membuat keputusan). karena tidak ada lembaga lain yang mendapatkan perintah tersebut. Oleh karena itu sudah seharusnya Rakor Menteri membuat solusi atau alternatif solusi. Dan alternatif solusi disampaikan kepada Presiden untuk diambil keputusan final.

Alternatif Solusi

Kita harus jujur mengakui bahwa Pemerintah sudah cukup besar juga mengeluarkan dana APBN untuk orang miskin sebagai PBI. Jumlahnya lebih dari Rp. 21 – 22 triliun, untuk sebanyak lebih 96 juta orang miskin. Dan ini adalah jumlah penduduk terbanyak didunia yang uang iurannya 100% dibayar Pemeritah. Kenapa Pemerintah mau, karena diperintahkan oleh UU SJSN dan UU BPJS. Sayangnya jumlah angka tersebut belum sesuai dengan nilai keekonomian untuk membayar faskes primer, sekunder, tertier yang jumlahnya lebih dari 29 – 30 ribu unit. Ketidak cukupan dan rendahnya tarif iuran bagi penduduk yang mampu itulah yang menyebabkan terjadinya mismatch. Itu yang dilakukan Pemerintah Pusat. Pertanyaannya apa kontribusi Pemerintah Daerah, jawabnya tidak ada. Bahkan dana kapitasi yang dikirimkan Pemerintah Pusat ke Puskesmas untuk pelayanan JKN, masuk kembali ke Kas Daerah dan menjadi sumber APBD untuk pelayanan Kesehatan. Kewajiban mengalokasi APBD Kab/Kota untuk pelayanan kesehatan sebesar 10% ada yang berasal dari dana kapitasi. Tragis sekali.

Perintah UU BPJS agar Pemerintah menanggulangi mismatch bukanlah dimaknai kewajiban Pemerintah Pusat saja tetapi juga Pemerintah Daerah sebagai bagian integral dari Pemerintah Republik Indonesia.

Pada berbagai kesempatan FGD , saya sudah menyampaikan kepada berbagai pihak ( Kemenkeu, Management BPJS Kes, Kemenkes), agar Pemda Kab/Kota harus ikut Sharing mengatasi Mismatch. Caranya bagaimana?. Dengan beberapa teman Kemenkeu saya usulkan diambil saja dari APBN yang dialokasikan untuk APBD Kab/Kota sebesar dana yang kurang (mismatch), bagi keseluruhan Kab/Kota dengan memperhatikan proporsi jumlah penduduk dan kekuatan fiskal daerah tersebut. Kalau angka mismatchnya Rp. 7,5 triliun, berarti rata-rata setiap Kab/Kota sekitar Rp. 15 miliar. Akan terasa ringan dan azas “gotongroyong” sudah menampakkan wujudnya yang nyata.

Caranya bagaimana?. Sangat mudah asalkan Kemenkeu dan Kemendagri sepakat. Kita mengenal istilah “bintang” pada DIPA sektor maupun Daerah. Bintang ini tidak sama dengan bintang tentara atau polisi. Kalau bintang tentara/polisi, sngat diidam-idamkan. Tetapi bagi jajaran birokrasi, jika DIPAnya ada mata anggaran/kegiatan dibintang, artinya tidak boleh dicairkan dananya.

Dengan payung hukum Kepres, atau Kemenkeu, atau Kemendagri, mana yang sesuai deangan koridornya, DIPA Daerah Kab/Kota dibintang sebesar rata-rata misalnya Rp. 15 miliar, dan disebutkan dana tersebut tidak dapat dicairkan, karena akan digunakan untuk mengatasi mismatch pembayaran faskes JKN.

Langkah kebijakan ini saya menyebutkan langkah “sumbu pendek”, dan untuk langkah kebijakan “sumbu panjang” tentu memerlukan tahapan pengkajian yang lebih komprehensif.

Saya tidak tahu persis, tetapi “katanya” alternatif solusi tersebut termasuk yang dibahas dalam Rakor Menko PMK, tetapi pihak Kementerian Keuangan keberatan, dengan alasan melanggar undang-undang dan mungkin juga ngak mau ribut dengan para Bupati dan Walikota. So What?

Upaya BPJS Kesehatan

Bagi Direksi BPJS Kesehatan, dengan situasi yang muter-muter terus dan tidak ada keputusan, apa yang harus dilakukan. Gunakan hak konstitusional Direksi BPJS Kesehatan. Bahwa Direksi BPJS Kesehatan dibawah Presiden dan betanggung jawab pada Presiden. Apapun ceritanya dalam UU SJSN tidak ada amanat bahwa yang menyelenggrakan Sistem Jaminan Sosial Nasional adalah Kementerian tertentu, tetapi amanat itu dibebankan kepada BPJS Kesehatan. Dan lembaga tersebut dibentuk dengan Undang –Undang sebagai badan hukum publik dengan tugas khusus menyelenggarakan Program Jaminan Kesehatan.

Direktur Utama mengajak semua Direksi dan Dewan Pengawas BPJS Kesehatan didampingi Ketua DJSN menghadap Presiden, dan berikan informasi yang lengkap dan akurat tanpa ada yang ditutup-tutupi. Utarakan problem strategisnya. Dan jika diperlukan disarankan Presiden membawanya dalam Rapat Kabinet terbatas bidang Kesehatan. Dirut BPJS Kesehatan memaparkan masalahnya dan alternatif solusi yang disarankan kepada Presiden. Para Direksi BPJS Kesehatan tidak perlu khawatir ada yang tersinggung, karena berpegang pada komitmen menempatkan kemampuan profesional diatas segalanya. Niatnya untuk kepentingan rakyat keseluruhan dan juga kepentingan Pemerintah dan Presiden sebagai Kepala Pemerintahan.

Apakah akan berhasil?, maka kita kembali kepada Firman Allah SWT yang artinya lebih kurang “ bahwa Allah yang maha membolak-balik hati manusia”. Mari kita serahkan kepada kehendak Allah SWT.

Oleh : Chazali H. Situmorang/ Ketua DJSN 2011-2015
Cibubur, 28 Juli 2017
Silahkan di share jika bermanfaat.

loading...

dokterMade

Seorang dokter yang kebetulan suka ngeblog dan berteman.

loading...