Selamatkan Sistem Pendidikan Kedokteran di Indonesia

tips pasutri

tips pasutri

Telah mengikuti diskusi awal tahun PB IDI (Pengurus Besar Ikatan Doker Indonesia), bertema Selamatkan Sistem Pendidikan Kedokteran di Indonesia, pada Rabu, 11 Januari 2017, pk. 09.30 – 14, bertempat di Sekretariat PB IDI Jl. Dr. Sam Ratulangi No. 29,Menteng, Jakarta Pusat.

1. Pengantar / Key Note Speaker : oleh Prof. Dr. I. Oetama Marsis, Sp.OG – Ketua Umum PB IDI :

Salah satu hal yang dipertentangkan oleh Ikatan Dokter Indonesia (IDI) terhadap hadirnya program studi baru Dokter Layanan Primer (DLP), adalah karena tidak jauh berbeda dari studi kedokteran yang sudah ada. Menurut IDI, bila DLP diteruskan maka hanya pemborosan, sebuah kekeliruan, dan akan ada tumpang tindih.

DLP adalah program studi yang tidak dikenal di negara manapun, maka dari itu harus kita evaluasi kembali ‘cost effective’-nya. Dokter umum sendiri sudah disiapkan untuk layanan primer. IDI menyarankan agar pemerintah lebih baik memperbaiki kurikulum dan fasilitas praktik dokter yang sudah ada, daripada membuat program studi baru. Alasannya bila dilihat dari kurikulum saat ini, seharusnya dokter umum sudah cukup kompeten untuk menangani pasien, di fasilitas kesehatan primer seperti puskesmas atau klinik umum.

2. Bapak Arif Wibowo, SH – Wakil Ketua Badan Legislasi DPR RI dari Fraksi PDI-P, dengan topik : Tindak lanjut Program Legislasi Nasional Terkait, Revisi Undang – Undang Pendidikan Kedokteran

UU no 20 tahun 2013 tentang Pendidikan Dokter adalah salah satu peraturan perundang-undangan yang bersifat fragmentatif, sektoral, dan pragmatis, serta menimbulkan potensi konflik hukum maupun konflik sosial dunia kedokteran. IDI harus menyiapkan bahan masukan (content) yang dapat dipahami oleh pengambil keputusan. IDI harus memetakan dan mengkomunikasikan bahan masukan tersebut kepada fraksi-fraksi di DPR dan pemerintah. Selain itu, IDI harus memahami bahwa legislasi adalah proses politik, pertarungan ideologi politik, bahkan kepentingan pragmatis. Oleh karena itu, IDI perlu bekerjasama dengan berbagai kekuatan yang strategis, memiliki komitmen yang sama, dan bertindak memberikan dukungan konkret.

3. Prof. Dr. dr. Bambang Supriyatno, SpA(K), Ketua Konsil Kedokteran Indonesia (KKI) tidak hadir dan digantikan oleh Dr. dr. Sukman Tulus Putra, SpA(K), FACC, FESC Ketua Devisi Pendidikan KKI, dengan topik : Pandangan KKI Terhadap Perbaikan Kualitas Pendidikan Kedokteran Masa Kini dan Masa Depan melalui Amandemen UU Dikdok.

Di dalam SNPK (Standar Nasional Pendidikan Kedokteran), Standar Pendidikan Profesi Kedokteran disusun oleh Kolegium terkait dan disahkan oleh Konsil Kedokteran Indonesia (KKI). Untuk Pofesi Dokter, disusun oleh Kolegium Kedokteran, Asosisasi Institusi Pendidikan Kedokteran, dan Asosiasi Rumas Sakit Pendidikan. Dokter Layanan Primer BUKANLAH strata spesialisasi (pencabangan ilmu kedokteran).

“Anomali” pendidikan kedokteran di Indonesia saat ini pendidikan akademik (Sarjana Kedokteran) disatukan dengan pendidikan profesi di Fakultas Kedokteran (Medical School) dan peserta Program Pendidikan Spesialis di RS Pendidikan, harus membayar SPP ke Universitas, padahal seharusnya justru mendapat honor yang layak karena mereka belajar dan bekerja (Residency Training).

KKI berperan melindungi pasien dalam praktik kedokteran dan bekerjasama dengan profesi (Protecting the Peoples and Guiding the Profession). Peran KKI dalam pendidikan kedokteran adalah mengesahkan Standar Pendidikan atau Standar Kompetensi. Standar pendidikan memerlukan perbaikan atau revisi minimal setiap 5 tahun sekali, sesuai dengan perkembangan iptekdok. Sistem pendidikan kedokteran memerlukan suatu regulasi yang komprehensif, sesuai dengan perubahan di era global.

5. Dr. Muhammad Akbar, Sp. S (K), Ph.D, DFM – Ketua Bidang Kajian dan Advokasi Kebijakan Pendidikan Kedokteran PB IDI, Kepala Bagian Ilmu Penyakit Saraf FK UNHAS Makassar dengan topik : Kajian Komprehensif Pendidikan Dokter Menuju Perbaikan Layanan Primer.

Perubahan kompetensi dokter berlangsung terus menerus dan bagi dokter yang telah lulus menggunakan kurikulum sebelum ini, harus menyesuaikan dan memperbaharui ilmunya, melalui Program Pendidikan Kedokteran Berkelanjutan (P2KB) terstruktur oleh organisasi profesi, bukan oleh Fakultas Kedokteran. Perbaikan layanan kesehatan primer tidak akan tercapai, hanya dengan pemenuhan kompetensi pada pendidikan dokter. Perlu dukungan sarana prasarana diagnostik, ketersediaan obat, dan distribusi dokter yang merata.

Untuk itu, PB IDI mengusulkan program menghadirkan dokter spesialis tertentu, sesuai dengan kebutuhan dan pola penyakit di layanan primer terdekat, dengan dukungan sarana dan prasarana dignostik spesialis. Juga penyediaan obat yang sesuai kebutuhan, serta apresiasi jasa medis sesuai level kompetensinya. Selain itu, hentikan prodi DLP, koreksi pendidikan dokter agar seirama dengan jiwa UU 29 tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran, melalui revisi UU nomer 20 tahun 2013 tentang Pendidikan Kedokteran, dengan menghapus seluruh frase ‘dokter layanan primer’ atau DLP.

6. Rusman Paraqbueq – Wartawan Majalah Tempo, Kepala Proyek dan Tim Investigasi Majalah Tempo. Telah terbit dengan judul ‘Obral Ijin Sekolah Dokter’ 25 Desember 2016 halaman 52-62, dengan topik : Tinjauan media terhadap kualitas dan mutu pendidikan kedokteran di Indonesia pada masa kini .

Menristekdikti Prof. Drs. H. Muhammad Nasir, M. Si, Ak, Ph.D, CA telah menerbitkan izin penyelenggaraan Pendidikan Dokter bagi 5 (lima) Perguruan Tinggi yang tidak layak, Maret 2016 lalu. Menteri mengabaikan aturan dan rekomendasi Tim Evaluasi Program Pendidikan Dokter bentukannya sendiri. Ada jejak lobi pembesar seputar keputusan tersebut. Nama Jusuf Kalla dan Susilo Bambang Yudhoyono disebut-sebut, meskipun Menteri membantahnya. Perguruan Tinggi yang tidak layak adalah Universitas Bosowa Makassar, Universitas Ciputra Surabaya, Universitas Muhammadiyah Surabaya, Universitas Wahid Hasyim Semarang, dan Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Selain itu, ada 3 (tiga) Perguruan Tinggi yang layak, yaitu Universitas Islam Negeri Alaudin Makassar, Universitas Surabaya, dan Universitas Khairun Ternate, sehingga total ada 8 (delapan) FK (Fakultas Kedokteran) baru pada tahun 2016.

Tujuan Kemenristekdikti membuka FK baru adalah hendak mendongkrak jumlah dokter, pada hal sebagian besar daerah tempat Perguruan Tinggi tersebut berada, telah memiliki banyak FK. Selain itu, rasio minimum dokter perjumlah penduduk, yaitu 1:2.500-pun telah terpenuhi. Menurut Dr. Ir. Patdono Suwignjo, M. Eng. Sc, Dirjen Kelembagaan Iptek dan PT, izin itu adalah diskresi menteri, yaitu kewenangan untuk melakukan kebijakan khusus.

Dengan obral izin sekolah dokter seperti ini, mutu pendidikan kedokteran di Indonesia layak dipertanyakan.

Sekian laporan ini. Terima kasih.

Yogyakarta, 13 Januari 2017.
Salam IDI
– sekretaris IDI Wilayah DIY-

fiforlif kolesterol

loading...

loading...

Terima kasih telah membaca tulisan diatas. Bila berkenan, Anda bisa membantu pengembangan blog ini dengan klik tombol di bawah ini:

dokterMade

Seorang dokter yang kebetulan suka ngeblog dan berteman.